UANG DENDA OPERASI MASKER SEHARUSNYA UNTUK VAKSIN GRATIS

cilacap, 19/desember/2020

UANG DENDA OPERASI MASKER HARUSNYA UNTUK VAKSIN GRATIS

Penyebaran virus covid-19 sangat lah massiv yang berdampak dari bulan Maret hingga hari ini dan entah kapan akan berakhir, pandemi ini sungguh sangat merepotkan karena aktifitas dan mobilitas kita yang tinggi sekarang terbatas lebuh banyak dilakukan dirumah tapi tak sedikit juga yang memaksa untuk tetap bekerja di lapangan atau luar ruangan ya dikarenakan kalau tidak bergerak hanya diam di rumah tidak dapat pemasukan dapur tidak ngebul ada quote "lebih baik terkena virus daripada mati kelaparan" ya quote seperti sudah cukup mengerikan, dan masih banyak juga yang berpikir ini hanya konspirasi saja, dan yang membuat saya mangkel juga adalah oparasi aparat negara ke Masker yang terkena sanksi sosial maupun denda, adalagi ulah Mentri Sosial yang mengkorupsi uang bansos belum lagi biaya rapid tes yang cukup menguras kantong bila mau bepergian jauh dan satu lagi vaksin juga harus bayar?? entah bagaimana nanti dari pemerintah...

seharusnya uang denda yang sudah terkumpul dari operasi masker harusnya bisa untuk membeli vaksin dan masyarakat bisa mendapatkan vaksin GRATISS tanpa syarat yang sangat membutuhkan.. seharusnya seperti ini Berapa kah hasil uang uang masker yang diperoleh saat pandemi berlangsung? 

munurut JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan total denda sebesar Rp 2,4 miliar dari warga yang tidak menggunakan masker sejak 5 Juni hingga 16 September 2020. ini baru IBUKOTA jakarta saja belum provinsi lain di Indonesia, menurut healthdetik.com berikut harga dan jenis vaksin yang akan dijual "Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia," tulis keputusan tersebut, dikutip pada Minggu (6/12/2020).

• Sinovac Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan Kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujarnya saat Rapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, Selasa (17/11/2020).
• Pfizer Perkiraan harga vaksin COVID-19 Pfizer adalah 20 US $ per dosis atau setara dengan 283.120 ribu rupiah. Vaksin COVID-19 Pfizer mengajukan otorisasi darurat pada FDA Jumat lalu, sementara Inggris menjadi negara pertama yang menggunakan vaksin COVID-19 Pfizer dengan izin emergency use of authorization (EUA).
• Moderna Perkiraan harga Moderna berada di 10 hingga 50 US $ per dosis atau setara 141 ribu hingga lebih dari 700 ribu rupiah.
• AstraZeneca Perkiraan harga vaksin COVID-19 AstraZeneca di bawah 4 US $ per dosis atau 56 ribu rupiah.
• Sinopharm, sebuah perusahaan farmasi milik negara China beberapa waktu lalu mengatakan bahwa vaksin COVID-19 mereka mencapai 2,1 juta dua kali suntik.

Untuk jumlah penduduk indonesia sendiri JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dukcapil) merilis Data Penduduk Indonesia Semester I 2020. Berdasarkan Data Kependudukan Semester I 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Penduduk Miskin Indonesia Naik Jadi 26,42 Juta Orang di Maret 2020. Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78 persen. Jumlah ini meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019.

jadi untuk total penduduk miskin di indonesia 26,42 jt orang apabila setiap orang mendapatkan vaksin gratis dengan Harga Rp 211.282 jadi 26,42jt X Rp211.282 =  Rp5,493,340,873,844 dengan total 5triliun lebih saya yakin apabila seluruh uang yang dihasilkan dari denda masker seluruh provinsi di Indonesia mampu untuk memberikan vaksin gratis ke rakyat yang miskin dan rakyat yang bisa dikatakan cukup bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat. tentu kalau ini bisa teregulasi dengan jujur dan transparan.  

Vaksin corona. (iStockphoto/sittithat tangwitthayaphum)

adapun  syarat untuk vaksin menurut cnnindonesia.com "Kami tidak pernah mengatakan ada hubungannya dengan BPJS. Imunisasi, harus ingat, yang kita berikan kepada bayi secara rutin apa itu tergantung BPJS? Tidak, sama, ini imunisasi nasional. Jadi kemudian jangan didiskusikan jadi sesuatu yang rasanya kurang tepat," kata Nadia.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi. (CNN Indonesia/Nadhen Ivan)

Sebelumnya, Nadia sempat menyatakan pemberian vaksin gratis bagi masyarakat masih mematangkan soal kepesertaan BPJS Kesehatan.

"Kita masih matangkan ya terkait hal ini," kata Nadia kepada CNNIndonesia.com saat ditanya soal kemungkinan kepesertaan aktif BPJS jadi syarat vaksinasi, Kamis (17/12) kemarin.

Namun pada Jumat (18/12), Nadia menegaskan kembali bahwa vaksinasi Covid-19 dilaksanakan secara gratis kepada rakyat Indonesia tanpa embel-embel keEdukasipesertaan aktif BPJS.CNNIndonesia.com 

semoga saja vaksin akan gratis untuk pembagiannya dengan pengawalan yang ketat agar tidak ada kecurangan dalam pembagian vaksin.

untuk anggaran sendiri sebagai berikut menurut Kompas.com "Masih akan terus direview dan update perhitungannya berdasarkan perkembangan terbaru dan dinamis oleh Kementerian Kesehatan," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (16/12/2020). Di dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp 18 triliun. Sementara untuk program vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun dengan pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp 1,3 triliun. Sehingga total anggaran yang telah dirancang untuk proses pengadaan hingga distribusi vaksin ke masyarakat mencapai Rp 23 triliun. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskanpemerintah memiliki tambahan anggaran untuk vaksin sebesar Rp 10 triliun pada 2021. Dana tersebut didapatkan dari dana cadangan yang berada di rekening bendahara umum negara.Dengan demikian, maka total anggaran untuk vaksinasi bisa mencapai Rp 33 triliun. "Untuk melaksanakan program vaksinasi covid19 secara gratis saya memperkirakan sebesar Rp 104 triliun. Terhadap kebutuhan anggaran RP 104 triliun tersebut saya minta pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap belanja barang K/L dan dana transfer ke daerah," ujar Said. Adapun beberapa alternatif anggaran yang menurut dia bisa direalokasi meliputi biaya-biaya pertemuan atau seminar serta perjalanan dinas. "Mengingat kita masih menjalani masa PSBB transisi di beberapa wilayah sebagai upaya pengendalian Covid-19. Kebutuhan strategis vaksinasi covid-19 gratis adalah program strategis dan perwujudan tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya," ujar dia.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu),  Askolani usai melakukan rapat koordinasi pangan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (26/12/2019).(KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA)

jadi kalau pemerintah menggunakan uang APBN tahun 2021 anggaran 104 Triliun lalu uang denda masker untuk apa? apakah benar masuk kas negara dijadikan jadi APBN? 

Semoga Anggaran untuk negara dapat dikawal dengan baik KPK sebagai institusi independent mampu mengawal anggaran dan di awasi pihak independent lainnya agar tidak terjadi korupsi seperti uang Bansos yang dikorupsi oleh Kemenkes da kroni-kroninya..

sebagai warga sipil kita hanya bisa mengawasi terbatas lewat media yang di sajikan secara online maupun lewat televisi. semoga bisa berjalan dengan jujur dan transparan.